Dedi Mulyadi Fasilitasi 18 Siswi SMKN 2 Garut ke Salon Usai Insiden Potong Rambut Paksa
- Didin/Purwasuka Viva
Purwasuka – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah cepat menyusul polemik pemotongan rambut secara paksa terhadap sejumlah siswi di SMKN 2 Garut.
Sebagai bentuk respons awal, Dedi menemui langsung para korban beserta orang tua mereka untuk mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan.
Tidak hanya melakukan mediasi, Dedi Mulyadi juga memfasilitasi 18 siswi yang terdampak agar dapat merapikan kembali rambut mereka di salon profesional.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemulihan mental sekaligus mengembalikan rasa percaya diri para siswi.
“Kemarin orang tua siswanya sudah ketemu saya, siswanya sudah ketemu. Jumlah semuanya 18 orang, sudah selesai. Kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya,” ujar Dedi Mulyadi pada Rabu (6/5/2026).
Menurut Dedi, penanganan kasus ini akan dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kejadian sebenarnya.
Ia memastikan seluruh proses komunikasi dengan pihak sekolah, siswa, hingga orang tua akan dipublikasikan secara transparan.
“Nanti sore ada tayangan lengkapnya di YouTube saya agar bisa dilihat dengan jelas apa yang dilakukan,” katanya.
Kronologi Potong Rambut Paksa di SMKN 2 Garut
Insiden yang menjadi perhatian publik tersebut terjadi pada Kamis (30/4/2026) di lingkungan SMKN 2 Garut, Jawa Barat.
Saat itu, sejumlah siswi baru selesai mengikuti mata pelajaran olahraga sebelum didatangi guru bimbingan konseling (BK).
Berdasarkan keterangan yang beredar, guru BK kemudian melakukan razia terhadap siswi yang memiliki rambut berwarna.
Dalam proses tersebut, rambut beberapa siswi dipotong menggunakan gunting secara langsung di lingkungan sekolah.
Tindakan itu menuai kritik dari orang tua murid dan masyarakat. Mereka menilai langkah yang dilakukan pihak sekolah terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan aspek psikologis siswa.
Protes semakin meluas karena pemotongan rambut disebut juga menyasar siswi yang mengenakan kerudung.
Kasus ini kemudian viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai metode penegakan disiplin di lingkungan pendidikan.
Banyak pihak menilai aturan sekolah tetap harus dijalankan, namun pendekatan terhadap siswa seharusnya dilakukan secara edukatif dan manusiawi.
Respons Kepala Sekolah
