Kejari Subang Didesak Seret Aktor Intelektual Korupsi Ambulans RSUD, Kuasa Hukum: Jangan Tebang Pilih!
- Ist
Purwasuka – Gelombang desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang mengusut tuntas aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ambulans RSUD Subang kembali menguat. Tim kuasa hukum secara resmi telah melayangkan permohonan tindak lanjut laporan pengaduan (lapdu) ke Korps Adhyaksa pada Kamis (17/4/2026).
Langkah hukum ini diambil oleh Taufik H. Nasution, S.H., M.H., M.Kes., bersama Hugo S. Tambunan, S.H., dari kantor hukum Taufik Nasution & Partners. Berdasarkan data administratif, surat tersebut telah diterima oleh sekretariat Kejari Subang sejak 15 April 2026.
Taufik menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada jajaran pelaksana teknis, melainkan harus menyentuh pemegang kebijakan yang memiliki kewenangan penuh dalam proyek tersebut.
“Jangan sampai penanganan perkara ini terkesan mandul. Fakta persidangan sudah sangat jelas, ada keterkaitan dengan pejabat di Dinas Kesehatan. Ini harus didalami,” tegas Taufik dalam keterangan resminya, Jumat (18/4/2026).
Menakar Peran Eks Kepala Dinas
Desakan ini merujuk pada putusan perkara Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam kasus tersebut, dua terdakwa yakni Mochammad Dannis dan Diky Arief Rachman telah dinyatakan bersalah.
Namun, tim kuasa hukum menilai masih ada mata rantai yang terputus dalam pertanggungjawaban pidana, terutama dari unsur pejabat pemerintahan.
"Kami menilai masih terdapat pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum, terutama dari unsur pejabat pemerintah, salah satunya mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang merangkap direktur RSUD Subang saat itu dr. H. Nunung Syuhaeri," ucap Taufik.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, muncul poin krusial mengenai pembebanan kerugian negara yang menyinggung peran strategis Nunung saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Direktur RSUD Subang.
Permintaan Pengembangan Perkara Tanpa Tebang Pilih
Selain itu, pihak kuasa hukum juga mendorong penyidik untuk menelusuri peran mendiang Ana Juhana alias Ayung Sacim yang kala itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Taufik menilai, skandal pengadaan fasilitas publik ini mustahil terjadi tanpa keterlibatan birokrat di level atas.
