Kabar Gembira! Pemerintah Siap Cairkan Dana THR Rp55 Triliun untuk ASN, TNI, Polri di Awal Bulan Ramadan, Ini Kata PNS S
Purwasuka – Menjelang Ramadan 2026, pemerintah menyatakan telah menyiapkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp55 triliun untuk PNS, TNI, dan Polri. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,9 triliun.
Kesiapan dana THR tersebut sangat diharapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera direalisasikan. Pasalnya, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membeli berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.
PNS asal Subang, Asep, mengatakan rencana pemerintah untuk merealisasikan dana THR di awal bulan Ramadan patut diapresiasi, mengingat kebutuhan di bulan suci hingga Lebaran akan meningkat.
"Ya ada kabar seperti itu, pemerintah rencananya akan merealisasikan THR di awal bulan Ramadan," kata Asep kepada Purwasuka Viva, Minggu (15/2/2026).
PNS lainnya, Yuli, berharap THR bisa segera direalisasikan, mengingat harga kebutuhan di bulan suci Ramadan akan mengalami kenaikan, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri.
"Inginnya seperti itu, jangan sampai di detik-detik akhir menjelang Lebaran terealisasinya," pintanya.
Yuli mengatakan, pada 2025 lalu dana THR diterima dua minggu sebelum Lebaran. Namun untuk 2026 ini, ia berharap dana tersebut bisa dicairkan di awal bulan Ramadan.
Diketahui, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri pada tahun 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa THR diperkirakan akan dicairkan pada awal bulan Ramadan tahun ini meski belum bisa dipastikan tanggal pastinya.
"Ya di awal puasa, kita harapkan THR sudah bisa disalurkan," kata Purbaya belum lama ini.
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran THR tersebut tercantum dalam proyeksi pengeluaran negara untuk kuartal pertama tahun 2026 yang totalnya mencapai Rp809 triliun.
Menurutnya, strategi percepatan belanja negara, termasuk THR, menjadi instrumen fiskal utama untuk menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun. Pemerintah ingin likuiditas masyarakat langsung meningkat sehingga belanja konsumsi ikut terdorong.
"Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan," tutup Menkeu.
