Usulan Parkir Gratis RSUD Karawang Mencuat, DPRD Nilai Bebani Masyarakat
- Didin/Purwasuka Viva/Ist
Purwasuka – Wacana penggratisan biaya parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang lebih ramah bagi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Karawang, Mulyadi, dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (1/4).
Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak lagi dibebani biaya tambahan saat mengakses fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk biaya parkir kendaraan.
Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana di RSUD dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pajak masyarakat.
Oleh karena itu, sudah selayaknya fasilitas tersebut dapat diakses tanpa pungutan tambahan.
“Fasilitas rumah sakit berasal dari dana publik. Maka, masyarakat tidak seharusnya masih dikenakan biaya parkir saat berobat atau mendampingi keluarga,” ujarnya.
Mulyadi menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan.
Dengan dasar tersebut, ia menilai kebijakan parkir gratis di RSUD merupakan bentuk pelayanan yang adil dan berpihak pada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kemudahan akses dalam layanan kesehatan.
Tidak hanya biaya pengobatan, tetapi juga biaya pendukung seperti parkir perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi pasien.
“Ini bagian dari keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai orang yang sedang sakit justru terbebani biaya tambahan yang sebenarnya bisa dihilangkan,” katanya menambahkan.
Dukungan terhadap wacana ini juga datang dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian.
Ia menilai bahwa penggratisan parkir atau penerapan tarif flat dengan harga terjangkau bisa menjadi solusi yang lebih realistis.
Menurut Asep, mayoritas pengunjung RSUD Karawang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang bergantung pada layanan BPJS Kesehatan.
Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tarif parkir.
“Saya mendukung jika parkir digratiskan. Namun jika belum memungkinkan, tarif flat seperti Rp2.000 tanpa hitungan jam bisa menjadi alternatif,” ujarnya pada Jumat (3/4).
