Sorotan Transparansi! Anggota DPRD dan Puluhan Pejabat Pemkab Belum Setor LHKPN Purwakarta 2025 KPK, Ini Rinciannya

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan.
Sumber :
  • Didin/Purwasuka Viva

Purwasuka – Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Kabupaten Purwakarta tengah menjadi sorotan.

img_title Sekda Purwakarta Lepas Jemaah Haji Kloter 40 Tahun 2026 di Sukatani

Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 6 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun periode 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data resmi dari situs e-LHKPN KPK per Kamis (26/3/2026), dari total 50 anggota dewan yang masuk kategori wajib lapor, baru 44 orang yang telah menunaikan kewajibannya.

img_title Gladi Posko BPBD Purwakarta Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Longsor

Faktanya, dari 44 orang yang sudah melapor tersebut, baru 21 berkas laporan yang dinyatakan lengkap oleh KPK. Sementara itu, 21 laporan lainnya masih dalam antrean verifikasi dan 2 laporan dinyatakan belum lengkap.

Rincian Kepatuhan LHKPN DPRD Purwakarta Berdasarkan Fraksi

img_title Pemkab Purwakarta Tanam 7.000 Pohon Pulihkan Lahan Kritis di Pasirmunjul

Oleh sebab itu, transparansi per fraksi menjadi penting untuk diketahui publik. Berikut adalah peta kepatuhan 50 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta:

1. PAN

Wajib lapor: 1

Sudah lapor: 1

Belum lapor: 0

Antrian: 1

Belum lengkap: 0

Lengkap: 0

2. PDIP

Wajib lapor: 5

Sudah lapor: 5

Belum lapor: 0

Antrian: 4

Belum lengkap: 0

Lengkap: 1

3. Partai Demokrat

Wajib lapor: 3

Sudah lapor: 3

Belum lapor: 0

Antrian: 2

Belum lengkap: 0

Lengkap: 1

4. Partai Gerindra

Wajib lapor: 9

Sudah lapor: 9

Belum lapor: 0

Antrian: 5

Belum lengkap: 1

Lengkap: 3

5. Partai Golkar

Wajib lapor: 8

Sudah lapor: 6

Belum lapor: 2

Antrian: 2

Belum lengkap: 0

Lengkap: 4

6. Partai Hanura

Wajib lapor: 2

Sudah lapor: 2

Belum lapor: 0

Antrian: 2

Belum lengkap: 0

Lengkap: 0

7. PKS

Wajib lapor: 5

Sudah lapor: 5

Belum lapor: 0

Antrian: 1

Belum lengkap: 0

Lengkap: 4

8. PKB

Wajib lapor: 5

Sudah lapor: 1

Belum lapor: 4

Antrian: 0

Belum lengkap: 0

Lengkap: 1

9. Partai NasDem

Wajib lapor: 6

Sudah lapor: 6

Belum lapor: 0

Antrian: 1

Belum lengkap: 0

Lengkap: 5

10. PPP

Wajib lapor: 2

Sudah lapor: 2

Belum lapor: 0

Antrian: 1

Belum lengkap: 0

Lengkap: 1

11. Pimpinan Tertinggi

Wajib lapor: 1

Sudah lapor: 1

Belum lapor: 0

Antrian: 0

Belum lengkap: 0

Lengkap: 1

12. Wakil Pimpinan

Wajib lapor: 3

Sudah lapor: 3

Belum lapor: 0

Antrian: 2

Belum lengkap: 1

Lengkap: 0.

Pejabat Pemkab Purwakarta Juga Jadi Catatan Merah

Menariknya, kondisi serupa juga terjadi di lingkungan eksekutif. Puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta tercatat masih menunggak laporan kekayaan mereka.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Ekspose Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT-BR) tahun 2026 di Aula Janaka Setda Purwakarta.

Halaman Selanjutnya
img_title