Bio Farma Dapat Dukungan dari Mantan Perdana Menteri Inggris Untuk Jadi Ini
Purwasuka – Direktur Utama Bio Farma melakukan courtesy meeting dengan Head of Health The Tony Blair Institute, Sir Tony Blair, di Jakarta (07/03/2023). Dalam pertemuan tersebut, mantan Perdana Menteri Inggris tersebut mendorong Bio Farma menjadi hub produk-produk life science di ASEAN.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, dalam waktu dekat, Bio Farma akan memiliki fasilitas di Indotaisei Karawang yang didedikasikan untuk memproduksi produk-produk life science (biosimilar, vaksin, blood product, oncology, dsb).
"Atas hal tersebut, Tony Blair (dan timnya) menyampaikan ketertarikan untuk menjadikan Bio Farma sebagai hub produk-produk life science khususnya untuk kebutuhan di ASEAN,” kata Honesti.
Honesti memaparkan, Bio Farma sebagai pionir industri farmasi di Indonesia, telah berperan aktif dalam mewujudkan global health security dengan menyediakan vaksin yang berkualitas dengan standar WHO dan meningkatkan peran Indonesia di negara berkembang yang tergabung dalam Developing Countries Vaccine Management Network (DCVMN) dan Organization of Islamic Cooperation (OIC) untuk menghasilkan vaksin yang berkualitas dengan harga terjangkau.
"Bio Farma juga menjadi produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara (berbagai jenis vaksin) dengan produksi 3,5 miliar dosis per-tahun. Bio Farma saat ini memenuhi 70% kebutuhan vaksin Polio dunia dengan nilai ekspor mencapai Rp 1,6 triliun,” tandasnya.
Sementara itu, Tony Blair melakukan lawatan ke beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, untuk bertemu dengan Kepala Negara dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga serta pimpinan industri terkemuka. Di Indonesia, Tony Blair bertemu dengan Induk Holding BUMN Farmasi, Bio Farma Group. Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bio Farma Group, SEVP Penelitian Bio Farma Adriansjah Azhari, serta Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Roy Himawan.
Pada, Senin (6/3/2023), Tony Blair telah bertemu dengan sejumlah Menteri di Indonesia. Di antaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
