Kesra Jabar Gate 1 Triliun, DPRD Jawa Barat Desak Pemprov Transparan dan Buka Data Anggaran

Purwasuka – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat untuk transparan dan membuka data anggaran terkait Kesra Jabar Gate 1 Triliun.

Sidkon Djampi menilai Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat seharusnya transparan dengan membuka data anggaran terutama penerima hibah untuk Nahdliyin, termasuk penerima hibah organisasi keagamaan lainnya.

Menurutnya, transparansi sangat penting untuk memastikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar tersebut diterima kepada yang berhak alias mencegah penerima bodong.

“Dalam kasus ini PWNU Jawa Barat yang dirugikan, yang seharusnya terbuka itu Pemerintah Provinsi Jabar bukan PWNU Jawa Barat,” tegasnya dikutip dari Jabarnews, Senin (2/12/2023).

Karena, sambungnya, PWNU Jabar tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan. Selain itu, Pemprov Jabar adalah sebagai pihak yang punya dan menggunakan anggaran hibah tersebut.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kesra Jabar seharusnya yang membuka data soal anggaran bantuan untuk Nahdliyin Jabar.

“Yang jelas pihak eksekutif lah yang punya dan yang menggunakan anggaran, jadi merekalah yang seharusnya transparan,” ucap dia.

Halaman Selanjutnya

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Gerindra, Ihsanudin. Menurut dia, transparansi penting dilakukan untuk mengawal bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak.