Pemprov Jabar Tolak Buka Data Anggaran Bantuan untuk NU dan Organisasi Keagamaan Lainnya

Purwasuka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menolak untuk membuka data anggaran bantuan untuk Nahdlatul Ulama (NU) Jabar, termasuk untuk organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan lainnya.

Dikutip dari Jabarnews, penolakan tersebut disampaikan Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Ajidin saat diminta awak media untuk membuka data anggaran bantuan ke NU Jawa Barat dan ormas keagamaan lainnya. 

Barnas Ajidin menilai dengan membuka data bantuan untuk NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru akan berakhir ricuh.

Oleh karena itu, pihaknya merasa tidak perlu membuka data bantuan NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke ranah publik. 

“Tidak perlu dibuka, enggak usah diminta, enggak perlu, nanti ribut,” ucap Barnas Ajidin, Selasa (27/12/2022). 

Menurut Barnas Ajidin, data soal anggaran bantuan organisasi keagamaan harus dijaga, yang mana salah satu diantaranya bantuan untuk NU Jawa Barat.

Pihaknya mengklaim kerahasian data bantuan untuk organisasi kemasyarakat tersebut untuk menjaga proporsional (keseimbangan) antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. 

Halaman Selanjutnya

“Data itu kan (bantuan untuk NU Jawa Barat atau ormas keagamaan lainnya) sesuatu yang harus dijaga, karena kita harus jaga jangan sampai tidak proporsional untuk satu lembaga, tapi proporsioal untuk lembaga lainnya,” kata dia.