Netizen Kritik Ridwan Kamil Soal Transportasi Publik, Pakar ITB: Bandung Bakal Kolaps

Purwasuka – Baru-baru ini netizen mengkritik Ridwan Kamil soal transportasi publik saat adu argumen terkait Masjid Al Jabbar di media sosial.

Gubernur Jawa Barat ini ramai diperbincangkan netizen di media sosial Twitter setelah dikritik akun @outstandjing terkait biaya pembangunan Masjid Al Jabbar yang menghabiskan anggaran belanja hampir sebesar Rp1 Triliun.

Menurut pemilik akun @outstandjing, anggaran sebesar itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan semua orang seperti angkutan massal.

Cuitan itu pun sebelumnya menanggapi unggahan seorang warganet di Bandung @R_dega46 yang terjebak di tengah kemacetan di sekitaran jalan dekat Masjid Al Jabbar yang baru diresmikan pada akhir Desember lalu itu. 

Ridwan Kamil pun membalas salah satu rangkaian cuitan @outstandjing itu yang diunggah di akun Instagramnya. Dirinya berkata, penggunaan dana itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrembang.

Namun justru, melalui kolom komentar akun Instagram @ridwankamil, sejumlah pengguna Instagram menilai kebijakan untuk transportasi publik, banjir dan kemacetan harus menjadi prioritas.

Seperti komentar yang diutarakan @yovananda, “ya betul penggunaan dana adalah aspirasi masyarakat. Berarti mayoritas masyarakatnya masih blm sadar pentingnya transportasi publik. Bukannya saya mengesampingkan masjid ya, tapi miris aja lihat transportasi publik di jabar amburadul.”

Ada juga akun @laela_fitri yang berkomentar, “Disaat orang rame rame komentar masjid. Saya pengen komentar jalan.. kenapa jalan di jawa barat jelek.. selalu ada yang jawab. Apbdnya bukan hnya untuk jalan.. dan selalu saling lempar dri desa ke pihak propinsi. Kitu weh teu tamat2…”

Kemudian akun @lawmyb, “Kang sebetulnya kami rakyat bandung pertanyakan itu urgensi membangun masjid di tengah sawah dengan kondisi jalan super kecil + dana APBN yang besar. Kami butuh keamanan tiap malam pak sekarang benar2 seperti Bronx. Transportasi Publik gajelas, Macet dimana-mana, Banjir. Bisa dibilang bandung sejak 2013 adalah failed city.” 

Pakar Transportasi Buka Suara

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Sonny Wibowo, mengatakan jika situasinya tidak berubah dalam 10 tahun ke depan, "Bandung bakal kolaps" dari sisi kemacetan dan menjadi kota yang tidak nyaman dihuni.

Dirinya menilai transportasi publik Kota Bandung tertinggal jauh dari kota metropolitan lain seperti Jakarta.

Dilansir dari laman BBC Indonesia, Sabtu (07/01/2023), Sonny menjelaskan hal ini dikarenakan  transportasi publik yang sekarang beroperasi disebut "tidak ada kemajuan bahkan tidak dikelola dengan baik" sehingga ditinggalkan penumpang dan akhirnya banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Transportasi publik di Kota Bandung masih didominasi angkutan kota (angkot) berwarna-warni dan sejumlah bus serta kereta rel diesel (KRD) yang menghubungkan wilayah kota dengan kabupaten.

Sonny mencontohkan Trans Metro Bandung yang dioperasikan sejak tahun 2011/2012, konsepnya mirip TransJakarta. Namun sangat disayangkan jumlah bus dan rute yang dilayangi bus ini kian menyusut.

"Dalam lima tahun terakhir ini [transportasi massal] semuanya tidak berjalan dengan maksimal. Di saat angkutan umum terpuruk, alih-alih Pemkot Bandung mengangkatnya, cenderung membiarkan. Akhirnya kebutuhan pergerakan masyarakat kembali ke motor atau mobil," jelas Sonny.

Bandung pun pernah dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia dalam survei Asian Development Bank (ADB). Menurut Sonny, penyebabnya adalah karena kepala daerahnya tidak pernah memulai langkah untuk menata angkutan umumnya.

"Semua berhenti di keinginan doang, tidak dilaksanakan. Padahal dulu ide-idenya bagus, ada kereta gantung, metro kapsul, kereta ringan atau LRT, terakhir mau ada trem tapi pakai sensor bukan rel. Itu pun nggak jadi, cuma konsep aja," ujar Sonny.

Itulah yang menjadi alasan kejengkelan warga soal transportasi umum di Bandung yang sudah bertumpuk sejak 10 tahun lalu.

Padahal, sejumlah negara seperti Inggris, Jerman, dan Eropa sempat mengajukan program kerja sama soal transportasi massal dan pengembangan kota. Namun entah mengapa tak pernah terealisasi.

Sonny pun mengatakan solusinya tergantung pada kemauan politik kepala daerah. Sebab meskipun anggaran daerah yang dimiliki tidak besar, asalkan ada ketegasan dari wali kota atau gubernur maka kebijakan membuat transportasi massal yang bagus bisa dilaksanakan.

Sebelumnya ia berharap Ridwan Kamil bakal membuat perubahan karena pernah menjabat sebagai wali kota dan kini sebagai gubernur. Ketika menjabat sebagai wali kota pada 2017, Ridwan Kamil sempat menggulirkan wacana pembangunan kereta ringan atau LRT.

"Saya berharap Ridwan Kamil dari wali kota naik jadi gubernur bisa memperjuangkan transportasi publik, tapi sampai jabatannya mau habis enggak jalan-jalan juga konsep perencanaan angkutan umum massalnya," imbuhnya.

Sonny pun memperkirakan jika situasinya masih seperti sekarang dan tidak berubah dalam 10 tahun ke depan, maka Bandung sebagai kota metropolitan bakal kolaps atau menjadi kota yang tidak nyaman dihuni.

Dampaknya, menurut Sonny, warga akan gampang stres karena tekanan di jalanan.

Respon Ridwan Kamil Terkait Kritikan Netizen Soal Transportasi Publik

Ridwan Kamil mengatakan urusan transportasi publik sebenarnya lebih tepat diarahkan kepada walikota atau bupati. Karena menurutnya, kewenangan gubernur hanya sebatas koordinasi seperti di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

"Kewenangan gubernur itu hanya sebatas koordinasi, di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," kata Ridwan Kamil dilansir dari Detik Jabar.

Ridwan Kamil menegaskan urusan transportasi publik masih terus dikerjakan Pemprov Jabar melalui Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya.

Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil mengatakan transportasi Bandung Raya sedang dalam proses implementasi yang dinamakan Bus Rapid Transit (BRT).

Dirinya mengatakan proses konstruksi BRT line yang merupakan kombinasi dari bus listrik, kereta ringan atau Light Rapid Transit serta kereta gantung (cable car) akan dimulai tahun 2023.

Gubernur Jawa Barat ini juga menjelaskan, membuat transportasi massal di Bandung Raya tidak mudah karena ada "dinamika" menyatukan kesamaan hak dan tanggung jawab dari lima kabupaten/kota agar sama-sama berkontribusi.

"Wilayah cekungan Bandung ini butuh payung hukum yang komprehensif bersama para wali kota dan bupati," ucapnya.

"Berproseslah yang namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung (CPCB) yang CEO-nya akan dilantik dalam waktu dekat. Kewenangannya ada tiga: koordinasi tata ruang, masalah air dan banjir serta transportasi massal. Jadi urusan transportasi massal bukan tidak dikerjakan," sambungnya.

Rencananya BRT melayani lima koridor di Bandung Raya. Adapun satu koridor akan memakai bus berbasis listrik.