BSSN Perketat Keamanan Data Perlinsos, Jutaan Keluarga Penerima Bansos Jadi Perhatian
- Purwasuka Viva/Ist
Purwasuka – Keamanan data pribadi menjadi tantangan besar di balik percepatan digitalisasi bantuan sosial nasional. Pemerintah kini memperkuat pertahanan siber pada aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mengantisipasi kebocoran informasi kependudukan sekaligus menjaga kelancaran pelayanan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan pentingnya pengamanan berlapis terhadap sistem yang mengelola data masyarakat tersebut. Dalam konsolidasi lintas instansi di Jakarta, Rabu (21/10/2026), ia meminta kementerian dan lembaga terkait menerapkan enkripsi tingkat tinggi pada seluruh proses pengelolaan informasi.
Langkah ini menjadi perhatian karena Perlinsos dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah. Apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai, peningkatan kapasitas layanan digital juga dapat memperbesar risiko penyalahgunaan data.
Enkripsi Data Jadi Prioritas Pengamanan Perlinsos
BSSN mendorong penerapan enkripsi, baik ketika data dikirimkan antarsistem maupun saat informasi disimpan di peladen dan perangkat pencadangan. Pengamanan pada kedua kondisi tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko terbukanya informasi sensitif apabila terjadi akses ilegal atau serangan siber.
Selain penguatan teknologi, pemerintah menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas perlindungan data serta keamanan sistem yang berada dalam pengelolaannya.
BSSN juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis, melakukan pemantauan secara proaktif, dan membantu memeriksa kelayakan sistem keamanan secara berkala. Setiap instansi diminta menunjuk penanggung jawab teknis yang memiliki kewenangan mengambil keputusan agar penanganan masalah tidak terhambat birokrasi.
Dengan mekanisme tersebut, penguatan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan layanan digital, bukan baru dilakukan setelah muncul insiden.
Data Puluhan Juta Keluarga Menjadi Tantangan
Penguatan sistem teknologi informasi sebelumnya juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan itu melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, BSSN, serta Badan Pusat Statistik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pengolahan data dalam jumlah besar membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Kapasitas penyimpanan, bandwidth, pencadangan data, dan keamanan siber harus dipastikan mampu menunjang kebutuhan aplikasi.