Dibalik Aksi Penutupan AMMAN Mineral, Gubernur NTB Minta Masyarakat Jangan Dikorbankan

Purwasuka – Berbagai tudingan di balik issue pelanggaran HAM hingga desakan penutupan PT Aman Mineral Nusatengara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, mendorong Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah angkat bicara.

Menurut Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dirinya setuju dengan pentingnya transparansi pengelolaan CSR dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh AMNT. Ia membandingkan dengan masa Newmont Nusa Tenggara (NNT) lebih jelas dana bea siswa dan program pengembangan masyarakat (PPM).

“Moment ini musti dimanfaatkan oleh AMNT untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” katanya beberapa waktu lalu saat ditemui sebelum terbang ke Lombok di bandara Soekarno Hatta.

Tetapi Gubernur mengingatkan janganlah sampai konflik internal perusahaan kemudian ada oknum memanfaatkan kawan-kawan lokal untuk melakukan pressure untuk kepentingan pihak tertentu. Gubernur tidak menjelaskan secara sepesifik apa yang dimaksud.

Senada dengan gubernur NTB, M Saleh SE anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, mengingatkan kepada management PT AMNT agar konflik internal petinggi perusahaan tersebut jangan mengatasnamakan masyarakat lokal, untuk mendapatkan kepentingan pribadi, "saya minta konflik internal perusahaan tersebut jangan menyeret masyarakat untuk melakukan aksi sehingga menimbulkan kondusifitas daerah tidak kondusif," kata M Saleh singkat.

Dari sejumlah tulisan dan berita yang beredar luas di balik issue pelanggaran HAM di AMNT bahwa ada oknum pejabat tinggi di perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu berada di balik rentetan aksi karena kecewa kontraknya diputus.

Masih dari sejumlah berita dan postingan grup WA oknum tersebut berinisial MS atau CK yang selama ini dipercaya perusahaan menghandle pembebasan lahan untuk kepentingan pembanguna infrstruktur Smelter. Namun satu dan lain hal kontraknya diputus dan Ia didepak dari manajemen. Karena kecewa kemudian memobilisasi aksi dan menggunakan berbagai saluran untuk melakukan tekanan dengan membawa issue pelanggaran HAM dan penutupan perusahaan.