HMI Purwakarta dan Wamenko Pangan Perkuat Komitmen Bangun Ketahanan Pangan Berbasis Digital
- Didin/Purwasuka Viva
Purwasuka – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan sistemik, berbasis data, dan memanfaatkan transformasi digital.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Penutupan Training Raya LK2 dan LKK HMI Cabang Purwakarta bertajuk "Forum Konsolidasi Kebijakan Pangan: Kader sebagai Arsitek Sistem dan Mandataris Umat" yang digelar di Purwakarta, Selasa (14/4/2026).
Forum strategis tersebut dihadiri jajaran pengurus HMI Cabang Purwakarta, alumni, serta kader lulusan Training Raya Intermediate Training (LK II) dan Latihan Khusus Kohati (LKK).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons atas berbagai tantangan ketahanan pangan nasional yang dinilai semakin kompleks dan multidimensi.
Ketergantungan Impor Jadi Alarm Kedaulatan Pangan
Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah data yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan strategis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan tahun 2024, Indonesia masih mengimpor sekitar 3,05 juta ton beras, 3,38 juta ton gula, dan 8,44 juta ton gandum.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kerentanan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga pangan global.
Selain ketergantungan impor, tantangan lain yang dihadapi sektor pangan nasional meliputi konversi lahan pertanian, minimnya regenerasi petani, hingga panjangnya rantai distribusi yang dinilai merugikan produsen maupun konsumen.
Pemerintah Dorong Kedaulatan Sistem Pangan
Dalam pidato kuncinya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa paradigma kebijakan pangan nasional kini bergeser dari sekadar mengejar swasembada komoditas menuju pembangunan kedaulatan sistem pangan secara menyeluruh.
"Ketahanan pangan tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai sekadar cukupnya stok beras di gudang Bulog. Ia adalah sistem kompleks yang merentang dari hulu ke hilir: kepemilikan lahan, akses benih unggul, efisiensi pupuk, integrasi logistik, hingga daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa birokrasi pusat memiliki keterbatasan dalam membaca dinamika mikro di pasar tradisional Purwakarta, Ciamis, atau daerah lainnya. Di titik inilah kami membutuhkan mitra intelektual: kader HMI yang dilatih berpikir sistemik," ujarnya.
