DPRD Purwakarta Soroti Penggunaan GOR dan BLK untuk Dapur Program MBG

Anggota Komisi III DPRD Purwakarta, Alaikassalam, di Rapat DPRD terkait penggunaan GOR dan BLK digunakan untuk dapur MBG.
Sumber :
  • Didin/Purwasuka Viva

Purwasuka – Komisi III DPRD Purwakarta menyoroti penggunaan fasilitas milik negara berupa Gedung Olahraga (GOR) desa dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dapur operasional mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

img_title Wawan Sanjaya Tegaskan Baja Indonesia Raya Bukan Organisasi Partai Politik

Pemanfaatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fungsi utama aset publik yang telah ditetapkan.

Sorotan ini mencuat dalam rapat koordinasi yang melibatkan Komisi III DPRD Purwakarta bersama Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), para koordinator wilayah, serta mitra penyedia layanan dari Kecamatan Plered, Tegalwaru, dan Maniis.

img_title Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polres Purwakarta Ingatkan Pengendara soal Keselamatan

Pertemuan tersebut secara khusus membahas legalitas penggunaan lahan dan bangunan untuk dapur operasional, terutama di wilayah Gandasoli dan sekitarnya.

Dapur Program MBG Diminta Gunakan Aset Mandiri

img_title 890 Lowongan Kerja Dibuka di Purwakarta, Ada Peluang Kerja ke Turki hingga Perbankan

Anggota Komisi III DPRD Purwakarta, Alaikassalam, menegaskan bahwa operasional dapur mitra program MBG seharusnya tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Ia menekankan bahwa dapur harus berdiri di atas lahan atau bangunan milik pribadi agar tidak melanggar peruntukan aset publik.

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan:

“GOR dan BLK itu dibangun dengan uang negara. Peruntukannya jelas: GOR untuk olahraga dan BLK untuk pelatihan keterampilan, bukan untuk dapur mitra,” ujarnya.

Menurut DPRD, penggunaan fasilitas tersebut tanpa mekanisme yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif.

Transparansi Keuangan Jadi Sorotan Penting

Selain menyoroti aspek fungsi aset, DPRD juga memberikan perhatian pada transparansi pengelolaan keuangan.

Penggunaan gedung milik pemerintah sebagai dapur operasional membuka potensi adanya skema sewa yang tidak transparan.

DPRD mempertanyakan kejelasan aliran dana dari pemanfaatan aset tersebut, termasuk apakah pendapatan dari penggunaan fasilitas masuk ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) atau tidak.

Secara aturan, pemanfaatan aset negara wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

DPRD Minta Evaluasi dan Relokasi Dapur

Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Purwakarta meminta agar seluruh pengelola dapur yang masih beroperasi di fasilitas pemerintah segera melakukan evaluasi.

Jika masih ditemukan pelanggaran, maka dapur diminta untuk dipindahkan ke lokasi mandiri.

“Jika ditemukan dapur yang masih beroperasi di gedung pemerintah, pihak pengelola diminta segera melakukan pemisahan atau pindah ke lokasi mandiri,” tegas Alaikassalam.

Halaman Selanjutnya
img_title