Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Mulai Disorot dari Dugaan Upaya Melumpuhkan Pemerintahan
- Purwasuka Viva/Kemen Kum Ham Imipas
Purwasuka – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Aparat penegak hukum kini tidak hanya mendalami dugaan pelanggaran penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tujuan yang lebih serius, yakni melumpuhkan jalannya pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Yusril, perkembangan penyelidikan dan penyidikan menunjukkan adanya sejumlah petunjuk yang perlu ditelusuri lebih jauh. Meski demikian, aparat belum dapat langsung menerapkan pasal makar karena masih membutuhkan pendalaman fakta serta kecukupan alat bukti.
"Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar," jelas Yusril.
Ia menerangkan bahwa penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE. Penetapan tersangka hingga penahanan disebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
Adapun kemungkinan penerapan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih menjadi bagian dari pengembangan perkara.
"Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup," tegasnya.
Motif Penyadapan Jadi Kunci Pengungkapan Dugaan Makar
Hal yang kini menjadi perhatian penyidik bukan hanya bagaimana praktik penyadapan tersebut dilakukan, melainkan juga apa tujuan di balik aktivitas itu.
Yusril menyebut aparat tengah menelusuri kemungkinan adanya upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan.
Dengan demikian, pengungkapan motif menjadi bagian penting untuk menentukan apakah perkara tersebut sebatas pelanggaran penyadapan ilegal atau memiliki dimensi tindak pidana lain.
"Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut," ungkap Yusril.