WFH ASN Jabar Dinilai Efektif, Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja Berbasis Hasil
- Didin/Purwasuka Viva
Purwasuka – Program WFH ASN Jabar yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai berjalan efektif.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa keberhasilan kerja aparatur sipil negara (ASN) tidak ditentukan oleh kehadiran fisik di kantor, melainkan dari capaian nyata pembangunan.
Menurut Dedi, sistem kerja fleksibel ini telah lama diterapkan dan terbukti tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan.
Ia bahkan menyebut realisasi anggaran daerah menunjukkan tren positif, dengan penyerapan yang melampaui target.
“WFH ASN Jabar sudah lama berjalan dan terbukti efektif. Yang paling penting adalah hasilnya. Selama ini administrasi tetap lancar, bahkan realisasi belanja anggaran meningkat,” ujar Dedi usai menghadiri kegiatan silaturahmi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Konsolidasi Pemda dan Kepala Daerah
Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi ajang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah kabupaten/kota.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam forum itu, Dedi menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai, koordinasi yang solid akan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan berbagai agenda strategis pemerintah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Fokus pada Efektivitas Birokrasi
Dedi Mulyadi menilai salah satu tantangan utama dalam birokrasi saat ini adalah ketimpangan antara jabatan struktural dan tenaga teknis.
Ia menyebut jumlah pejabat struktural masih terlalu dominan dibandingkan tenaga yang bekerja langsung di lapangan.
“Masalah kita adalah terlalu banyak jabatan struktural. Lebih banyak yang memberi perintah dibanding yang menjalankan pekerjaan,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jawa Barat berencana meningkatkan jumlah tenaga teknis yang berperan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat penyelesaian berbagai program pembangunan.
Penguatan Layanan Teknis
Ke depan, kebijakan WFH ASN Jabar akan tetap diiringi dengan penguatan sektor layanan teknis.
Dedi menekankan bahwa keberadaan tenaga teknis sangat penting dalam memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal, baik dalam sistem kerja kantor maupun jarak jauh.
