Soal Bantuan 1 Triliun ke NU Jawa Barat Yang Dikatakan Ridwan Kamil, Pemprov Jabar: Itu Benar

Purwasuka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersikukuh bahwa nilai bantuan yang telah diberikan untuk Nahdlatul Ulama (NU) Jabar sebesar Rp1 triliun bahkan lebih, selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jabar.

“Jadi memang benar Pak Gubernur (Ridwan Kamil) itu sudah memberikan bantuan Rp1 triliun bahkan lebih, itu (nilai Rp1 triliun lebih) diberikan selama masa kepemimpinan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil,” tegas Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Adjidin, Bandung, dilansir Purwasuka dari Jabarnews, Rabu (28/12/2022). 

Hanya saja, Barnas Adjidin menambahkan jika Ridwan Kamil dalam hal ini Pemprov Jabar memberikan bantuan Rp1 triliun lebih tersebut tidak hanya diberikan kepada PW NU Jawa Barat, tetapi diberikan kepada semua elemen NU, seperti pondok pesantren NU, NU cabang kabupaten dan kota dan unsur NU lainnya di Jawa Barat. 

“Dan setelah dihitung memang benar untuk NU Jawa Barat itu lebih dari Rp1 triliun, banyak bantuannya, dan bantuannya bervariatif,” kata Barnas Adjidin.

Contohnya, lanjut Barnas Adjidin, untuk Jamiyah Madrasah Al-Qur’an atau JMQ, Pemprov Jabar pernah memberikan bantuan untuk JMQ NU sampai Rp80 miliar.

Kemudian pembangunan pondok pesantren milik Nahdlatul Ulama, belum lagi untuk program One Pesantren One Product (OPOP), alokasi anggaran OPOP justru lebih banyak untuk Nahdlatul Ulama dibandingkan ormas keagamaan lainnya. 

Lalu untuk PWNU Jabar langsung diberikan Rp2,5 miliar dalam setahun dari Pemprov Jabar. Jadi kalau dirata-ratakan, bisa diangka Rp1 triliun bahkan lebih untuk Nahdlatul Ulama Jabar. 

“Sebetulnya tidak ada lagi yang diragukan antara Nahdlatul Ulama Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar,” ucap dia. 

Namun, Barnas Adjidin malah berkelit saat ditanya soal bukti data terkait bantuan Pemprov Jabar yang diklaim sudah diberikan kepada Nahdlatul Ulama Jabar tersebut.

Barnas Adjidin menolak memberikan data tersebut dengan berbagai alasan, seperti merasa tidak perlu membuka data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar, dan menilai dengan membuka data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru bakal berakhir ricuh. 

“Tidak perlu dibuka, enggak usah diminta, enggak perlu, nanti ribut,” ucapnya.