Kesra Jabar Gate 1 Triliun, DPRD Jawa Barat Desak Pemprov Transparan dan Buka Data Anggaran

Purwasuka – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat untuk transparan dan membuka data anggaran terkait Kesra Jabar Gate 1 Triliun.

Sidkon Djampi menilai Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat seharusnya transparan dengan membuka data anggaran terutama penerima hibah untuk Nahdliyin, termasuk penerima hibah organisasi keagamaan lainnya.

Menurutnya, transparansi sangat penting untuk memastikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar tersebut diterima kepada yang berhak alias mencegah penerima bodong.

“Dalam kasus ini PWNU Jawa Barat yang dirugikan, yang seharusnya terbuka itu Pemerintah Provinsi Jabar bukan PWNU Jawa Barat,” tegasnya dikutip dari Jabarnews, Senin (2/12/2023).

Karena, sambungnya, PWNU Jabar tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan. Selain itu, Pemprov Jabar adalah sebagai pihak yang punya dan menggunakan anggaran hibah tersebut.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kesra Jabar seharusnya yang membuka data soal anggaran bantuan untuk Nahdliyin Jabar.

“Yang jelas pihak eksekutif lah yang punya dan yang menggunakan anggaran, jadi merekalah yang seharusnya transparan,” ucap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Gerindra, Ihsanudin. Menurut dia, transparansi penting dilakukan untuk mengawal bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak.

“Transparansi harus, karena Ridwan Kamil atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini yang memberikan bantuan,” kata dia.

“Data (anggaran dan penerima bantuan) itu sebaiknya dibuka, biar publik tahu uang bantuan tersebut diberikan kepada siapanya,” tambah dia.

Sebelumnya diketahui, polemik Kesra Jabar Gate Rp1 triliun masih belum jelas, terutama tentang pernyataan Ridwan Kamil yang mengakui bahwa dirinya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk Nahdliyin setelah dirinya bertemu dengan PWNU Jabar. 

Akan tetapi, pernyataan Gubernur Jabar tersebut hanyalah pernyataan semata tanpa membuktikan dengan menunjukan data anggaran dan penerima bantuan kepada publik.

PWNU Jabar masih mempertanyakan soal penerima bantuan Pemprov Jabar tersebut, apakah betul warga Nahdliyin.

“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ungkap Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah, belum lama ini.

“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” tambah dia.

Sementara itu, senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin pun tidak mau menunjukkan data pagu anggaran dan data penerima bantuan warga Nahdliyin.

Karena itulah, DPRD Jabar mendesak Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat untuk transparan dan terutama penerima hibah untuk Nahdliyin, termasuk penerima hibah organisasi keagamaan lainnya.

(Sumber: Jabarnews.com)